(1) Ovaj memorandum o razumevanju stupa na snagu danom potpisivanja i važi dve godine, nakon kojih će se automatski obnavljati za isti naredni period, osim ukoliko bilo koja Strana diplomatskim kanalima obavesti drugu o svojoj nameri da ga raskine. Raskid stupa na snagu (3) tri meseca od datuma u kojem obaveštenje dato.
(2) Sačinjeno u Džakarti 23. maja 2022. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, indonežanskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.
(3) Za Ministarstvo spoljnih poslova
(4) Republike Srbije
(5) Nikola Selaković, s.r.
(6) Ministar spoljnih poslova
(7) Za Ministarstvo spoljnih poslova
(8) Republike Indonezije
(9) Retno L. P. Marsudi, s.r.
(10) Ministar spoljnih poslova
(11) MEMORANDUM
(12) saling pengertian antara Kementerian Luar Negeri Republik Serbia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang konsultasi politik
(13) Kementerian Luar Negeri Republik Serbia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, selanjutnya masing-masing disebut sebagai “Pihak” dan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”,
(14) Berkeinginan untuk lebih memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral yang telah terjalin melalui pembentukan mekanisme konsultasi politik,
(15) Mengakui pentingnya mengkoordinasikan hal-hal bilateral dan isu-isu internasional yang menjadi kepentingan bersama kedua negara,
(16) Menegaskan kembali kepatuhan terhadap kewajiban dan prinsip-prinsip hukum internasional dan tujuan bersama untuk mempromosikan penghormatan terhadap aturan hukum dalam hubungan internasional,
(17) Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua negara,
(18) Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
(19) Pasal 1
(20) Para Pihak akan melakukan konsultasi tentang isu-isu bilateral dan bertukar pandangan tentang isu-isu internasional yang menjadi kepentingan bersama secara berkala. Pertemuan Konsultasi dapat secara khusus berhubungan, tetapi tidak terbatas pada isu politik, ekonomi, budaya, keamanan, dan ilmu pengetahuan.
(21) Pasal 2
(22) Pertemuan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 akan diselenggarakan secara bergantian di Beograd dan Jakarta. Pertemuan juga dapat diadakan dalam kerangka konferensi dan pertemuan internasional, termasuk Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
(23) Pasal 3
(24) Pertemuan Konsultasi akan diadakan pada tingkat pejabat senior, atau pada tingkat lain yang disepakati oleh Para Pihak sebelum setiap pelaksanaan konsultasi.
(25) Pasal 4
(26) 1. Para Pihak akan mempersiapkan dan menyetujui tanggal, tempat, dan agenda sebelum konsultasi melalui saluran diplomatik.
(27) 2. Para Pihak dapat membentuk kelompok kerja atau pertemuan para ahli di bidang-bidang tertentu yang menjadi kepentingan bersama.
(28) Pasal 5
(29) Para Pihak akan bekerja sama untuk menyelesaikan kelanjutan dan konsolidasi perjanjian bilateral dan menyusun daftar bersama perjanjian bilateral yang telah berlaku.
(30) Pasal 6
(31) 1. Substansi dan hasil konsultasi tidak dapat dipublikasikan, kecuali Para Pihak sepakat untuk mempublikasikan atau menyebarkan informasi publik setelah konsultasi.
(32) 2. Ketentuan ayat (1) Pasal ini akan terus berlaku terlepas dari pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
(33) Pasal 7
(34) Setiap sengketa yang timbul antara Para Pihak tentang penafsiran atau implementasi dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.
(35) Pasal 8
(36) Memorandum Saling Pengertian ini atau setiap ketentuannya dapat diamendemen dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di kedua negara. Semua komunikasi antara Para Pihak harus melalui saluran diplomatik yang ditetapkan.
(37) Pasal 9
(38) Memorandum Saling Pengertian ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan berlaku untuk periode 2 (dua) tahun. Setelah dua tahun ini akan diperbaharui secara otomatis untuk periode yang sama dan selanjutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lain, melalui saluran diplomatik, tentang keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian. Pengakhiran akan berlaku 3 (tiga) bulan setelah tanggal pemberitahuan disampaikan.
(39) Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23. 05. 2022, dalam dua rangkap asli, masing-masing dalam Bahasa Serbia, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris akan digunakan sebagai acuan.
(40) Untuk Kementerian Luar Negeri Republik Serbia
(41) Nikola Selaković
(42) Menteri Luar Negeri
(43) Untuk Kementerian Luar Negeri
(44) Republik Indonesia
(45) Retno L. P. Marsudi
(46) Menteri Luar Negeri
(47) MEMORANDUM
(48) of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia on Political Consultations
(49) The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to individually as “Party” and collectively as the “Parties”,
(50) Expressing their desire to further strengthen the existing bilateral relations and cooperation through establishing a mechanism for political consultations,
(51) Recognizing the importance of coordinating the bilateral matters and international issues of common interest between the states,
(52) Reconfirming the adherence to the obligations and principles under international law and the common objective to promote respect for the rule of law in international relations,
(53) Pursuant to the prevailing laws and regulations of the two countries,
(54) Have reached the following understanding:
(55) Article 1
(56) The Parties shall hold consultations on bilateral issues and exchange views on international matters of common interest on a regular basis. The consultations may in particular relate, but are not limited to, political, economic, cultural, security and scientific issues.
(57) Article 2
(58) The consultations referred to in Article 1 shall be alternatively held in Belgrade and Jakarta. They may also take place in the framework of international conferences and meetings, including the United Nations General Assembly.
(59) Article 3
(60) The consultations shall be held at senior official levels, or at such other level as may be agreed between the Parties in advance of each round of the consultations.
(61) Article 4
(62) 1. The Parties shall prepare and approve the dates, place and agenda in advance of the consultations through diplomatic channels.
(63) 2. The Parties may establish working groups or meetings of experts in specific areas of common interests.
(64) Article 5
(65) The Parties shall continue to work closely to finalize the succession and consolidation of the bilateral treaty base and prepare a common list of bilateral treaties in force.
(66) Article 6
(67) 1. The substance and result of the consultations shall not be published, unless the Parties mutually agree to publish or disseminate public information following the consultations.
(68) 2.The provision of Paragraph (1) of this Article shall continue to be in force notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
(69) Article 7
(70) Any dispute arising between the Parties regarding the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and negotiations.
(71) Article 8
(72) This Memorandum of Understanding or any of its provisions may be amended upon written consent of the Parties, in accordance with the legal procedures applicable in the two countries.
(73) All communication between the Parties shall be through established diplomatic channels.
(74) Article 9
(75) This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and shall remain effective for a period of two years. Following these two years it shall be automatically renewed for the same and subsequent period, unless either Party notifies the other, through the diplomatic channels, of its intention to terminate it. The termination shall take effect (3) three months after the date on which the notification has been given.
(76) Done in Jakarta on 23 May 2022, in two original copies, each in Serbian, Indonesian and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall be used as the reference.
(77) For the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia
(78) Nikola Selaković
(79) Minister of Foreign Affairs
(80) For the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia
(81) Retno L. P. Marsudi
(82) Minister for Foreign Affairs